56% Menginginkan Negara Fideral : Perlu Pioner Gerakan Sistematis Negara Fideral Indonesia

Abstraksi Hasil Survey

M. Rawa El Amady

Judul diatas merupakan sari  dari hasil survey yang dilakanksanakan di FB selama 5 bulan lebih.  Walapun hasil survey tersebut  menunjukkan 56% votter setuju dengan negera fideral dengan berbagai alasan, 34% tidak setuju dengan tiga alasan utama, negara kesatuan terbaik, ragu dengan pilihan jawaban dan ketidaktahuan tentang apa itu negara fideral. Serta 9,8% masih ragu, dari 358 votters.  Selain itu, 10 orang menyatakan tidak memilih dengan alasan tidak mengerti politik dan tidak memilih.

Ada dua hambatan utama yang mendorng penolakan negara federal Indonesia, pertama jeratan dogmatis idiologi yang dipelopori oleh angkatan sebelum tahun 80-an.  Kelompok ini mengunci  kuat gagasan negera fideral Indonesia agar tidak berkembang.  Generasi ini masih akan bertahan selama satu dekade. Posisi mereka ini ada di jabatan politik baik di partai maupun di pemerintahan.  Generasi ini terus menularkan idiologinya kepada generasi yang lebih muda.

 Kedua, issu politik masih bersifat temporari atau kepentingan sesaat. Bisa dibayangkan issu politik yang dikembangkan masih beredar di putaran kebutuhan pokok rakyat, issu idiologi, perebutan kekuasaan dan sentimen kepentingan perorangan.  Hal ini tentu saja didukung oleh kondisi perpolitikan nasional  yang memang belum menghasilkan pendidikan politik yang cerdas.

Disisi lain, keberanian pendapat dari votter masih bersifat silent atau hanya sekedar berpendapat saja tetapi belum mengalang gerakan besar untuk mendorong  negera fideral Indoensia.

Hasil survey sebenarnya sangat mengembirakan karena angka 56% dari 357 votters menyatakan setuju pada negera Fideral , ditambah lagi yang ragu 9.8% yang ragu  bukan karena tidak mendukung negera fideral tetapi ragu Pancasila disandingkan federalisme, atau bahkan ragu apapun sistem di Indonesia akan bermuara pada kepentingan pribadi juga.

Ini berarti mengagas negara Federal akan tidak akan mendapat hambatan yang besar, apalagi didorong dengan makin kuatnya demokratisasi, sistem komunikasi yang semakin lancar.  Namun demikian gagasan ini tidak akan berkembang jika tidak ada motor penggerak yang secara terbuka melakukan gerakan menuju negera federal Indonesia.