SENANG TULISAN2 KU DI BLOG DITERBITKAN BEBERAPA ,EDIA INI SALAH SATUNYA

diantara tulisanku di blog yang dipublis media

PERTARUNGAN RZ-HA MENGUAT

Rawa El Amady

Sejak terjadinya Musyawarah Luar Biasa (MLB) Golkar Riau, terkesan peta politik di Riau berubah.  Benarkah demikian?  Tidak, karena beberapa alasan. Pertama, secara tradisional politik Riau dipengaruhi oleh geopolitik yang berbasis etnisitas. Geopolitik Riau setidaknya terbagi menjadi empat area politik yang penting, meliputi Riau 1) Pesisir (Bengkalis, Siak, Rohil, Meranti dan Dumai), 2) Riau Daratan (Pekanbaru, Kampar, sebagian Pelalawan,  dan Sebahagian besar Kuansing), 3) Riau Timur (Inhil, Inhu dan sebahagian Kecil Kuansing). 4) Cover Area yaitu rembesan dari ketiga area tadi karena alasan etnis, dan pecah kongsi (berada di seluruh are geopolitik).

Lihat kecenderungan politiknya, wakil Rusli Zainal  periode pertama adalah Wan Abu Bakar  yang merupakan zona geopolitik Riau Pesisir, dan periode kedua, Mambang Mit, yang berada pada satu zone geopolitik karena pengalamannya pada periode pertama yang dikenal tidak akur.  Herman Abdullah cepat-cepat merangkul zona Riau Pesisir dengan memilih wakilnya dari Dumai, pilihan Herman ini tepat sebab kalau di kalkulasi jumlah suara  dari zone Riau Pesisir dengan Zone Riau Daratan (Kampar) sudah memadai untuk memenangi gubernur Riau.

Kedua,  secara budaya politik sebenarnya tidak terdapat hubungan langsung antara elit politik dengan rakyat pemilih.  Elit politik yang muncul di permukaan adalah elit yang berada pada tiga zone geopolitik utama. Sementara, yang zone ke empat hanya menempati posisi sebagai wakli, misalnya basis etnis Jawa (kecuali Inhu)  baik di kabupaten maupun calon Gubri selalu berada pada posisi wakil.  Apapun yang terjadi di elit tidak mempengaruhi pada  rakyat pemilih, karena memang elit di Riau tidak memiliki basis akar politik hanya berbasis  zone geopolitik. 

Ketiga, missi utama pilgubri 2013 adalah penyelamatan elit politik dari ancaman KPK.  Sebab itu, masing-masing elit bermasalah akan memasang calon gubenur yang loyal kepada sindikasi korupsi berjamaah tersebut agar KPK tidak merembet ke mana-mana.  Jadi apapun yang terjadi di tingkat elit tersebut hanya  langkah-langkah strategis   sebagai mekanisme pertahanan diri.

RZ VS HA

Menurut pengamatan subjektif saya,  pertarungan yang sengit masih antara Herman Abdullah (HA) dengan Rusli zainal. Atau kalau diturunkan lagi pertarungan elit yang dipresentasikan melalui  geopolitik.  Pertarungan yang sengit  justeru terjadi antara  Riau Daratan dengan Riau Timur, yang diwakili oleh Herman Abdulah cs dan Rusli Zainal CS.  

Rivalitas ini sangat kelihatan  mulai dari perebutan wali kota  2011. RZ dengan mudahnya melengserkan posisi HA dan menggantikannya dengan Indra Mukhlis Adnan, dan meletakan ketua Golkar Pekanbaru  sebagai calon wakil wali kota yang wali kotanya sendiri isterinya sendiri. RZ pun mengkooptasi pimpinan partai ”besar”, Golkar dipimpin oleh saudaranya, PAN dimpimpin oleh bekas bawahannya, Demokrat dipimpin oleh mitranya.  Sementara PKS dan PAN mengusung Firdaus MT yang jelas-jelas dibawa RZ dari Jakarta.

Pada pilgub 2013 inipun, RZ memasang  banyak kaki untuk menjegal HA. HA jelas-jelas tidak bisa masuk sebagai calon dari partai “besar”  seperti PDIP, Golkar, Demokrat, PAN dan PKS. HA hanya bisa masuk sebagai calon dari partai kecil dan umunya tidak dapat suara di DPR RI, alias hanya di fraksi gabungan atau yang tidak punya wakil di DPRD.  Menariknya RZ seolah-olah menarik diri dengan diambil alihnya Golkar oleh Anas Makmun, ternyata ini cara RZ untuk memasukkan Idra Muchlis di PDIP, yang terdengar khabar akan mencalonkan diri dari PDIP.

Selain itu, calon-calon yang muncul ke permukaan adalah orang-orang yang mempunyai sejarah ke dekatan dengan RZ, baik secara politik maupun secara kekeluargaan. Lihatlah, Achmad, Indra Adnan, Lukman Edi, Syamsu Rizal dan Zukarnain Kadir, dan termasuk Mambang Mit. selama ini selain dekat secara keluarga, diketahui dekat dalam urusan pribadi dan dekat dalam urusan politik dan jabatan tentu saja selama ini mendukung penuh semua kebijakan RZ. 

Khusus untuk Mambang Mitt, memang ada kemungkinan keluar dari gerbong RZ karena mendapat gerbong baru Partai Demokrat. Namun demikian hubungan yang terbangun dengan Rusli Zainal selama ini tentu tetap berpengaruh secara politik dan pribadi. Harus diingat bahwa RZ lah yang mengajak Mambang Mit  menjadi wakil Gubernur. Semua calon tersebut, berperan penting  untuk memecahkan suara HA yang menyebabkan HA berpeluang besar akan kalah karena  HA masih berkutat dengan keyakinan mendapat dukungan suara terbanyak dari masyarAkat. 

Di sini lain di Riau sudah mulai tersiar antar bakal calon akan saling membongkar kebobrokan. Karena itulah alat peran mudah yang untuk mengalah lawan politik tanpa perlu bekerja lebih keras. Maka menjelang pelaksanaan pemilihan gubernur Riau, kita akan dihebohkan dengan kasus-kasus korupsi, kasus moral lainnya yang akan bersentuhan langsung atau tidak langsung dengan bakal calon.

Terlepas itu semua, saya membutuhkan calon seperti Jokowi untuk mengatur Riau. Jokowi di Riau ternyata belum juga muncul ke permukaan.  Nah bagaimana?

SALAH URUS DI PERBATASAN

Negara yang Memberatkan

“sejak kebijakan pebatasan hubungan dangang antara penduduk di pesisir bengkalis dengan Malaysia di larang, tejadi penurunan kesejahteraan nelayan, karena ikan harus dijual ke dumai yang jarak tempuhnya lebih jauh yang mengakibatkan ikan membusuk dan harga ikan yang rendah. Sebelum ada larangan penjualan ikan secara langsung ke Malaysia, nelayan lebih sejahtera, karena transasi ikan di tengah laut  sehingga menjual ikan dalam keadaan segar dan harga ikan dijual dengan harga ringgit yang nilai lebih tinggi” (wawancara dengan nelayan, 2002)

Kutipan hasil wawancara tersebut menggambarkan banyak hal, menurut interpreatsi saya pertama,  kekeceawaan kepada bangsa dan negara Indonesia. Kekecewaan ini mempunyai dampak yang significan bagai menumbuhkan rasa kebangsaan. Bangsa ini membuat hidup mereka lebih sulit sehingga menghilangkan rasa kebangaan sebagai warga negara Indonesia. 

            Kedua, kebijakan pelarangan transaksi di laut tersebut akan menimbulkan perlawanan baik secara terang-terangan, maupun secara diam-diam. Misal, tidak menghiraukan informasi tentang Indonesia dengan tidak mengakses informasi tentang Indonesia di televisi, radio dan internet. Maka sangat wajar jika penduduk di daerah perbatasan tidak tahu siapa presiden Indonesia, siapa gubernur dan budpatinya, tidak lapal lagu Indonesia dan tidak sedikitpun tentang Indonesia.

Ketiga, akan menyuburkan penyeludupan, baik berupa memasukan barang ke Indonesia maupun menjula barang ke Malasyia dan Singapura. Ini terjadi karena penduduk perbatasan sudah tentu tidak akan melakukan pengawasan terhadap penyeludupan tersebut karena memang tidak menguntungkan baik ekonomi maupun sosial. Selain itu, penduduk justeru merasa lebih penting bertransaksi ke pihak luar daripada ke dalam, karena selain tidak tersedia harga juga mahal. 

Keempat, kebijakan Indonesia tidak berorientasi pada kepentingan kesejahteraan masyarakat tetapi berorientasi pada kekuasaan dan kedaualatan negara yang hanya dipahami oleh petinggi negara saja. 

Kelima, pembangunan pertahana secara fisik saja  akan memudahkan terganggungnya kedaulatan negara, karena rendahnya rasa kebangsaan penduduk perbatasan disebabkan negara yang tidak membela kepentingan mereka.

Lima interpretasi diatas  secara jelas mengambarkan permasalahan di wilayah perbatasan Indonesia. Pertama,  tidak sinerjinya konsep kebangsaan dengan kesejahteraan rakyat.  Pemerintah merubah budaya transaksi ekonomi dari budaya lokal ke transaksi terpusat. Akibatnya  penduduk tempatan kehilangan akses ekonomi dan meningkatnya kemiskinan.  Akses ke pasar luar dihapus sementara akses dalam negeri tidak diadakan. 

Kedua, menyempitkan ruang kewarganegaraan. Ada semacam ancaman yang tidak bisa dirasakan secara langsung, bahwa melakukan transaksi ekonomi ke pihak luar tanpa hadir negara merupakan indikasi melemahnya nilai kebangsaan. Padahal nilai kebangsaan berkorelasi positif terhadap tingkat kesejahteraan dan kehadiran negara untuk mendapat kemudahan-kemudahan. Kita belum melihat negara hadir untuk penduduk yang ada diperbatasan tersebut, bahkan cenderung melihat penduduk sebagai ancaman karena sering bertransaksi ke luar tersebut. 

Ketiga,  salah paham tentang konsep pertahanan, pertahanan selalau diartika kehadiran perangkat militer, baik TNI  maupun senjata.  Padahal pertahan yang paling cocok untuk diwilayah perbatasan adalah pertahanan semesta. Penduduk perbatasanlah menjadi unjung tombak pertahana Indonesia. Pada kenyataannya, personil TNI dan senjata di kerahkan, tetapi prilaku korupsi pejabat yang memberi ruang kepada pelaku ilegal loging tumbuh subur. Ekonomi masyarakat di persulit, tetapi diberi akses yang besar untuk menjadi alat ilegal loging. 

Kalau membaca makalah-makalah dan tulisan tentang permasalahan perbatasan, lebih menjurus kepada permasalahan teknis, seperti kemiskinan, infra struktur yang terbatas, dan transaksi ke luar negeri.  Menurut saya permasalah tersebut hanya sebagai efek dari permasalahan yang saya kemukakan tadi.

Negara harusnya sudah merubah cara pandang dalam melihat daerah perbatasan, terutama pemahaman tentang kebangsaan  dan strategi pertahanan. Kebangsaan harus diterjemahkan melalui pemerataan kesejahteraan diseluruh wilayah Indonesia.  Kebangsaan  tidak lagi semata-mata penduduk yang berada diwilayah Indonesia dinyatakan sebagai warga bangsa, tetapi seluruh penduduk harus mendapatkan kesejahteraan dan kemudahan-kemudahan sebagai warga negara Indonesia. Pertahanan harus dipahami sebagai pertahan semesta.

Kesejahteraan Untuk Kedaulatan

Jika demikian keadaannya masih pentingkah mebahas perbatasan? Secara antropologi kata perbatasan  lebih dekat dengan terminologi kekuasaan.  Batas-batas yang  dibuat menjadi petanda besar kecilnya kekuasaan sebuah suku bangsa. Batas-batas tersebut juga merupakan arena pertarungan  sumberdaya ekonomi, meliputi kepemilikan lahan/tanah, serta sumberdaya ekonomi yang ada di dalamnya.  

Termilogi kekuasaan tersebut juga tercermin dalam budaya pertahanan pada masing-masing suku. Misalnya suku dayak, mangkok merah di Kalimantan Barat[1], budaya siri yang dianut oleh masyarakat Bugis, dan konsep-konsep pertahanan dari etnis_etnis yang ada diperbatasan. 

Di luar dari kepentingan kekuasaan, batasan hampir tidak memiliki makna pada karakter dasar kebudayaan manusia. Mengapa demikian, sejarah kebudayaan manusia dimulai dari kebudayaan yang berpindah-pindah, ke mudian ke kebudayaan menetap lalu kembali ke kebudayaan berpindah-pindah dalam format yang berbeda. Seperti yang kita kenal sekarang konsep dunia tanpa batas (borderles).  Manusia hanya dikungkung oleh sistem hukum internasisonal tentang batas kekuasaan suatu negara. 

Uraian diatas menjawab pertanyaan “pentingkah membahas  batas negara?”, bahwa batas negara menjadi penting untuk pertahanan nasional. Tetapi fokusnya  bukan pada perbatasan, karena perbatasan hanyalah sebuah garis  yang memisahkan kedaulatan antar negara.  Persoalan penting yang perlu dibahas adalah bagaimana penduduk di perbatasan merasa bagian dari negara republik  Indonesia. Pertahanan perbatasan adalah faktor pendukung kedaulatan  dari rasa kebangsaan yang harusnya dimiliki oleh penduduk perbatasan. 

Penduduk perbatasan  baru bisa merasa bangga sebagai warga negara Indonesia jika kehadiran negara mempunya arti positif untuk kesejahteraan, kemudahan dan kenyamanan. Tentu langkah penting yang perlu dilakukan adalah pertama, perbaikan akses pendidikan. Bahwa seluruh warga perbatasan harussampai ke pendidikan tertinggi yang dibiayai negara.  Negara harus hadir untuk penyelenggaran pendidikan hingga perguruan tinggi. 

Kedua, negara memfaslitasi transaksi ekonomi di daerah perbatasan. Jika akses ke pasar dalam negeri terbatas, seperti di Bengkalis dan Kepulauan Riau, maka negara harus memberi ruang transaksi ekonomi tersebut dengan tidak menggangu kedaulatan negara.  Misalnya di tengah laut disediakan fasilitas penanan transaksi dan perlidungan bagi nelaya atas kejahatan perdagangan mereka.  Sehingga nelayan tidak perlu lagi ke Dumai untuk memenuhi persyaratan negara dalam transaski ekonomi. 

Ketiga, infrastruktur infomasi dan jalan. Ini penting untuk membuka akses bagi penduduk perbatasan untuk mendapat kemudahan sebagai warga negara Indonesia.

Keempat,  negara harus membangun metoda pertahanan yang berbasis kearifan lokal. Bukan semata-matahan dari TNI dan polisi saja.

Kelima, sudah sepantasnya pemerintah menyedikan garis satelit di batas negara tersebut, dengan basis satelit pergerikan kecilpun bisa diketahui. 

Keenam,  pemerintah harus menyadari bahwa basis budaya diperbatasan adalah berada dalam geneliogi. Bahwa mereka yang ada di Malaysia, Timor Leste mempunyai hubungan keluarga yang kuat dengan warga perbatasan di Indonesia. Sebab itu lalulintas perbatasan yang berbasis keluarga dan budaya ini harus apresiasi secara cermat sehingga hubungan tersebut justeru memperkuat hubungan antar negara dan perlindungan atas kedaulatan negara.

Sekian, dan terima kasih.

---

[1] Mangkok merah adalah, yaitu sebuah wadah sejenis mangkok keramik berwarna putih yang diisi darah segar dari binatang anjing, bulu ayam, sebatang korek api, dan sepotong daun atap rumbia dikirim secara estafet dari orang ke orang dan dari satu kampung ke kampung lain. Sebagai isyarat bagi penerima mangkok merah tersebut,penerima segera keluar rumah masing-masing lengkap dengan  senjata radisonal untuk melakukan siaga penuh menghadapi musuh serta langsung mencari musuh untuk  dibunuh. Syarifudin Tippe, 2012,  Antropologi  Pertahanan, Sebuah Strategi Human Capital Management di Kawasan Perbatasan, disampaikan dalam Seminar Nasional “Memelihara Cinta di Ujung Negeri” dengan

Subtema: “Peran Strategis Pembangunan Sebatik sebagai Kota Persiapan Mandiri Ditinjau dari Sistem

Pertahanan dan Keamanan Nasional Indonesia”, yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Administrasi Negara (Himanega) FISIP Unmul, 23 Februari 2012, di Lamin Etam, Samarinda

HAPUS UPAH MINIMUM !!!!

Rawa El Amady

Setiap tahun, setiap bulan oktober dan  november  Indonesia dihebohkan oleh demonstrasi buruh. Buruh punya pekerjaan  tambahan di bulan tersebut melakukan demo besar-besaran. Tuntutan buruh  hanya terfokus pada peningkatan upah minimum provinsi. UMP/K  menjadi pemicu utama demo para buruh setiap akhir tahun.  Setelah itu, pada awal tahun pengusaha mengkerutkan kening, menghitung kemampuan financial dan tentu saja akan mengurangkan jumlah pekerja. 

Kebijakan UMK  mempunyai dampak negative bagi pengembangan wiraswasta dan peningkatan kwalitas pekerja. Saya punya tiga alas an yang menurut saya sangat kuat:

Pertama, kebijakan UMP/K memanjakan buruh yang pemalas. Setiap tahun selalu terjadi kenaikan gaji berkala karena kebijakaan UMP/UMK bukan karena prestasi. Akibatnya akan menurunkan kualitas buruh yang  professional, karena  gaji yang dia terima bukan berdasarkan prestasi atau profesionalitas tetapi berdasarkan kebijakan pemerintah.  Akibatnya bagi yang malas bekerja dan hobinya berpolitik praktis yang mengagas demo untuk kenaikan gaji  terus menerus.   

Apa yang terjadi? Mayoritas generasi muda tidak fokus pada pengembang diri ke dunia usaha tetapi ke dunia kerja. Sebab di dunia kerja dimudahkan oleh kebijakan UMP/K yang dipastikan naik setiap tahunnya. Selain itu, sekali lagi, bahwa terjadinya penurunan kwalitas tenaga kerja karena tidak terjadinya persaingan kwalitas tenaga kerja. Toh yang baik dan yang buruk, yang rajin dan yang malas bisa dipastikan selalu naik gajinya karena kebijakan UMP/UMK. Dari sisi ini kebijakan Ump/UMK berdampak negative.

Kedua, buruh yang demo terus menerus tersebut adalah buruh perusahaan menengah dan perusahaan besar. Buruh perusahaan kecil, usaha kecil, usaha rumah tangga, mau tidak mau terwakili oleh kepentingan  buruh di perusahan besar tersebut.  Kebijakan UMP/K yang perhitungan berdasarkan kemampuan perusahaan menengah dan besar. Akibat perubahan UMP/K terjadi terus menerus setiap tahun maka usaha kecil dan usaha rumah tangga kesulitan merencanakan pengembangan usaha ke depan. Konsekwensi adalah terjadi peningkatan harga produksi karena kenaikan upah. Jika kenaikan gaji diikuti oleh kenaikan harga maka akan terjadi inflasi, itu artinya sebesar  apaun gaji yang diperoleh nilainya tetap sama.  Seharusnya peningkatan gaji tidak diikuti oleh peningaktan inflasi. 

Ketiga, kebijakan UMP/K menjadi arena kepentingan politik rezim. Rezim main mata dengan pengusaha besar dalam penentuan nilai UMP/K. Lihatlah dimana UMP/K rendah pasti tingkat partisipasi politik rendah, rezimnya cenderung otoriter dan korup. Ketika menjelang pemilu maka para politisi ini memanfaatkan momen kebijakan UMP/K ini berpihak kepada buruh sedang pengusaha dirugikan. Kenaikan yang cukup tinggi 44% UMP/K Jakarta tidak terlepas dari gaya kepemimpinan demokratis di Jakarta sekarang ini, pada era Fauzi Bowo  UMP/K jakarja masih 1,5 juta rupiah. Ini berarti kebijakan UMP/K hanya kebijakan yang akan merepotkan buruh, pengusaha dan pemerintah saja setiap tahunnya. 

Dengan tiga alasan diatas sangat kuat keyakinan saya agar kebijakan UMP/K tersebut dihapus saja. Diganti oleh kebijakan yang lebih manusiawi, jangka panjang dan lebih jelas keberpihakan kepada kesejahteraan masyarakat. 

Seorang teman  menuliskan pesannya kepada saya bahwa UMP diperlukan bagi Indonesia untuk membela kesejahteran buruh dari kesewenang-wenangan pengusaha. Memang apa yang disinyalir teman tersebut benar adanya, tetapi tidak mestinya permasalahan kriminalitas yang dilakukan pengusaha kepada pekerja dijawab dengan kebijakan UMP/K. 

Belajar dari perkembangan usaha di Eropah, di Malaysia dan Singapura, seahu saya tikenal adanya istilah upah minimum. Seorang pengusaha memang harus membayar pekerja dengan perhitungan yang rasional, perhitungan kebutuhan hidup pekerja dan perhitungan kemampuan perusahaan. Karena tenaga kerja susah dicari, sebab itu nilai pekerja  menjadi tinggi.  Selain itu, para pekerjapun menawarkan kwalitas yang mumpuni.

 Bagi perusahan, nilai bayaran yang diberikan kepada pekerja harus menguntungkan.  Misalnya kalau saya berani gaji karyawan 5 juta rupiah perbulan, maka karyawan tersebut harus mendatangkan keuntungan bagi saya lebih dari 5 juta rupiah perbulan. Kalau justeru sebaliknya maka pekerjaa tersebut harus diganti.  Kebijakan UMP/K membatalkana rasio perhitungan seperti ini. 

Saya merasa kebingungan juga melihat format kebijakan  buruh ini, karena institusi penanganan masalah buruh ini dipisahkan dengan institusi industry, dunia usaha, koperasi  dan usaha kreatif.  Padahal seharusnya hal itu tidak terpisahkan,  karena tidak mungkin membahas industry, UKM (usaha kecil menengah), koperasi dan usaha kreatif tidak mempertimbangakan buruh sebagai actor utamanya.  Harusnya perencanaan industry, UKM, koperasi, usaha kreatif  dan sebagainya  berada para kerangka pengembangan kwalitas tenaga kerja. 

Indonesia harus membangun industri besar, kecil dan menengah, usaha kreatif dan koperasi yang ditujukan untuk menampung jumlah tenaga kerja yang tersedia.  Pada dasarnya pemerintah harus mampu menyediakan lapangan kerja lebih banyak dari jumlah pekerja yang tersedia. Seperti yang terjadi di Singapura dan Malaysia…..

Malaysia Negara Tanpa Identitas Kultural

Opini . Rawa El Amady 

“Teman saya, bercerita: dia punya pengalaman menarik ketika dari stasiun kereka api naik taksi hendak ke Keduataan Indonesia. Sopir taksi, seorang warga Malaysia dan suku melayu, heran-heran ketika dikasih tahu bahwa dia orang Indonesia. Kata sopir taksi ke teman ku itu, orang Indonesia yang dijumpai di Kuala Lumpur tidak pernah berpakaian rapi dan necis. Teman ku itu menjelaskan bahwa dia bukan pekerja, tapi mahasiswa. Si Sopir taksi malah balik bertanya, “di Indonesia tidak ada universitas ya?” Karena kesal, temanku itu menjawab bahwa satu-satunya orang Indonesia yang kuliah hanya dia sendiri. Si sopir tadi memperlakukan teman ku tadi dengan sopan”

 

Cerita teman saya tadi sangat mewakili pandangan umum warga Malaysia tentang Indonesia. Bahkan lebih dari itu, jika pernah tinggal di Malaysia sudah tentu pernah merasakan sikap sentimen sebagian besar rakyat Malaysia terhadap warga Indonesia. Beberapa dosen bahkan dengan sengaja menceritakan tentang kemiskinan, keterbelakangan, dan pemerintahan Indonesia yang bisa diatur dengan uang “pokoknya bisa diatur”. Begitu juga beberapa mahasiswa pasca yang bertanya apakah di Indonesia ada bioskop, dan sebagainya. Rasanya aneh ya, Malaysia di Indonesia dikenal sebagai negara yang maju bidang ekonomi dan pendidikan, tapi pertanyaan sangat terkebelakang. 

Kalau mau jujur, bahkan diakui oleh Pedana Menteri Malaysia sekarang bahwa dirinya berasal dari Indonesia, begitu juga beberapa raja di Malaysia merupakan keturuanan dari Raja Bugis, Raja Minang, Raja dari Aceh dan seterusnya. Bahkan beberapa tokoh yang sangat disegani di Malaysia dalam bidang pendidikan masih sangat jelas dalam biodatanya menyebut keturunan Indonesia. Tapi kenyataannya generasi kedua dan ketiga yang keturunan Indonesia sangat tidak mengetahui Indonesia. Padahal, dalam kehidupan sehari-harinya kultur keluarganya masih sangat kental budaya Indonesia. Ketidaktahuan tenang Indonesia karena mereka ini dulu berasal dari kampung, miskin dan tidak berpendidikan di pelosok Indonesia. Sehingga kesannya tentang Indonesia sebagaimana kesannya ketika dulu dia meninggalkan Indonesia. 

Suatu kali saya diundang keluarga Malaysia yang keturunan Madura, ternyata tata acara pesta di rumah tersebut persis sepeti perayaan keluarga Madura, padahal keluarga tersebut sudah generasi ke dua.

Suatu kali saya diundang keluarga Malaysia yang keturunan Madura, ternyata tata acara pesta di rumah tersebut persis sepeti perayaan keluarga Madura, padahal keluarga tersebut sudah generasi ke dua. 

Berbeda dengan Amerika Serikat, migran yang datang ke Malaysia dengan tiga alasan, pertama, hubungan kekerabatan khususnya suku Melayu di Malaysia mempunyai hubungan kekeluargaan dengan suku Melayu yang ada di Sumatera, dan Kalimantan, termasuk juga suku bungis yang kemudian banyak menjadi raja di kerajaan Malaysia. 

Kedua, hubungan pekerjaan, dibawa oleh penjajah Belanda terutama yang dari Jawa untuk bekerja di perkebunan di Semenanjung, begitu juga pekerja dari India dan China yang bawa Inggris. Kemudian pada tahun 1980-an, `ketika issu etnis berkembang di Malaysia, migrasi ke Malaysia menjadi issu politik untuk penyeimbang etnis dari China. Pada tahun-tahun terakhir ini, migrasi ke Malaysia lebih dominant atas alasan pekerjaan. 

Ketiga, kehadiran buruh migran dari Indonesia menjadi alat politik bagi etnis melayu untuk menyeimbang kekuatan kuantitas etnis Tionghoa. Kehadiran buruh baik legal mauapun ilegel, secara politik menguntungkan Melayu, secara ekonomi yang memakai tenaga buruh Indonesia adalah etnis Tionghoa. Jelas sekali bahwa buruh migran yang dituduh sebagai penyebar masalah bagi Malaysia harus diakui tidak lepas dari skenario dalam rangka penyimbang politik antar etnis. Jika dari tahun 1980-an Malaysia tidak kedatangan buruh dari Indonesia maka keiseimbangan etnis Melayu akan tergeser oleh etnis china dan etnis India. Tetapi karena politik udara tertutup dan chauvinisme yang dibangun anak-anak dari warga asal Indonesia menjadi tidak mengerti tentang Indonesia bahkan menjadi poin melawan dan membenci Indonesia. 

Latar belakang para imigran ini mempengaruhi watak dan cara pandang warga Malayaisa keturunan Indonesia yang mayoritas di Malaysia mulai dari kelas bawah sampai ke kelompok yang paling elit dipemerintahan. Mulai dari Raja, kementrian dan professor-profesor berasal dari keturunan suku-suku yang ada di Indonesia. Kebijakan Malaysia tahun 1980-an yang memutihkan status kewarganegaraan dari illegal kemudian diberi status kependudukan melalui kartu sebagai penduduk, setelah beberapa tahun memegang kartu diakui sebagai penduduk kemudian diangkat status menjadi warga negara. Sementara itu, sejak bermigrasi ke Malaysia informasi tentang Indonesia tertutup. 

Malaysia mulai membangun pondasi bernegara dengan basis dasar ekonomi, membangun landasan politik udara tertutup, dan chauvinisme Malaysia. Kita bisa memaklumi mengapa Malaysia memberlakukan kebijakannya seperti ini. Malaysia memang menghadapi masalah kultur berbangsa. Tidak ada kultur dasar berbangsa di Malaysia, setidaknya ada tiga kultur besar di Malaysia, yaitu Melayu, China dan India. Kultur Melayu lebih 80 persen berbasis kultur etnis yang ada di Indonesia, budaya Minang, budaya Jawa, budaya Bugis, budaya Banjar, Budaya Madura dan etnis lain yang ada di Indonesia. Seluruh etnik Melayu diikat dalam satu civiliasi Islam, untuk memperkecil konflik diatur masyarakat dalam sistem dua sistem besar Islam dan non Islam.

 

Malaysia perlu melihat problem ini, dengan jalan mengurung budaya mereka ini sebagai budaya asal di Malaysia. Ketika terjadi konflik budaya reog ponorgo dan beberapa tari, serta nyanyian daerah diakui sebagai budaya mereka, sumbernya adalah terputusnya informasi tentang asal keturunan mereka. Pemerintah Malaysia berhasil menjadikan warga yang berasal dari Jawa mengerti mereka berasal dari Jawa tetapi tidak begitu mengerti kalau Jawa itu bukan di Malaysia atau memutus informasi bahwa budaya yang mereka anut berasal dari budaya Jawa yang ada di Indonesia. Informasi tentang Indonesia sangatlah terbatas diketahui, bahkan generasi pertama yang ke Malaysia hanya punya informasi tentang Indonesia hanya sebatas desa tempatnya berada dan pengalaman sepanjang jalan menuju Malaysia. 

Kehadiran buruh migran dari Indonesia yang seakrang dituduh sebagai penyebar masalah bagi Malaysia harus diakui tidak lepas dari skenario dalam rangka penyimbang politik antar etnis. Jika dari tahun 1980-an Malaysia tidak kedatangan buruh dari Indonesia maka keiseimbangan etnis Melayu akan tergeser oleh etnis china yang sudah pasti bisa bergabung dengan etnis India. Tetapi karena politik udara tertutup dan chauvinisme yang dibangun anak-anak dari warga asal Indonesia menjadi tidak mengerti tentang Indonesia bahkan menjadi poin melawan dan membenci Indonesia. 

Untuk membangun identitas dan budaya bangsanya, malaysia tidak ada pilihan, kecuali mengungkung warga dari informasi dari luar melalui kebijakan langin tertutup, otoriter terhadap media dan masyarakat sehingga media memberitakan yang baik-baik dan hebat-hebat tentang Malaysia. Sebaliknya memberita yang jelek-jelek tentang negara lain terutama Indonesia. Secara internal masyarakatnya tidak ada yang bisa dibanggakan oleh Malaysia, raja-rajanya, menteri-menterinya tokoh ilmuannya umumnya berasal dari keturunan Indonesia. Mereka tidak pernah berperang, merdeka dengan mudah dihadiahi Inggeris jadi tidak ada sejarah patriot yang bisa disampaikan kepada anak cucu mereka. Secara etnis mereka tersaingi oleh etns china

Kalau orang Indonesia memandang kesamaan antara Malaysia dan Indonesia adalah sikap yang salah besar, pilosofi serumpun bagi Malaysia adalah serumpun bambu, yang berarti serumpun bambu tidak mesti sama. Malaysia harus jadi batang bambu yang tinggi dan besar tidak peduli batang bambu nya itu mengurangi bahkan menyebabkan rumpun bambu yang lain mati. Bagi malaysia konsep serumpun itu baru berguna jika menguntung negara mereka, tidak ada toleransi sedikitpun bagi malaysia kalau itu merugikan mereka bahkan mereka harus mengambil hak batang bambu yang lain agar bisa lebih besar dari batang bambu yang lain.