Ini Dia Modus Mafia Anggaran



Opini rawa el amady

Pemahaman saya tentang mafia anggaran adalah orang atau kelompok orang yang  mengatur mulai dari perencanaan anggaran sampai pada eksekusi pelaksanaan anggaran. Sebagaimana mafia, katagori mafia anggran ini  adalah sekelompok orang yang menggunakan cara-cara haram untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya. Mulai dari penentuan perencaan program atau proyek yang akan dilaksanakan di eksekutif, kemudian pengambilan keputusannya di legislatif, proses pelelangan di eksekutif dan pengusaha. Proses kejahatan dimulai dari menentukan jenis proyek, me-mar up nilai proyek, dan mengatur kemenangan peserta tender.

Mafia ini terdiri dari empat komponen, eksekutif  lebih khususnya elit politik yang berkuasa beserta jaringannya, legislatif, pengusaha dan broker. Pengelompokan ini bukan dimaksudkan sebagai generalisasi yang mewakili seluruhan dari setiap konponen yang disebutkan. Tentu pengelompokan konponen ini sangat berkaitan dengan modus mafia anggaran ini. Bahwa tidak semua eksekutif, legislatif, dan pengusaha yang menjadi mafia. Maka yang dibahas disini adalah konponen yang memerankan fungsi mafia tersebut.

Jika seseorang presiden, gubernur dan walikota berkuasa, maka secara otomatis kita  melihat akan terjadinya banyak sekali pergeseran di beberapa posisi strategis yang diisi oleh jaringannya.  Ini berkaitan dengan jaringan mafia anggaran tadi. Seorang god father bergitu berkuasa akan mempunyai rencana jangka pendek dan jangka panjang agar uang yang dikeluarkan saat kampanye kembali.

Bagaimana mafia ini bekerja? Sumber awal modus bisa dari keempat konponen. Pengusaha dan atau broker menyiapkan konsep pembangunan gedung. Pihak broker atau pengusaha sudah punya detail anggaran yang tentu saja sudah nilai untung yang lumayan. Lalu, rencana ini dibawa oleh broker ke eksekutif dan anggota legsilatif secara bersamaan atau sebaliknya. Disitu dibahas mark up harganya, serta pembangian fee masing-masing, baik itu legislatif, eksekutif, dan broker, sementara perusahaan yang akan menang sudah juga sudah ditentukan.  Mark up biasanya minimal 40% maksimal bisa 100% tergantung pada jenis bahan yang akan dipakai.  Misalnya, untuk proyek desain interior ruangan  tentu mark up nya bisa melebihi 100% karena bahan sulit terbaca secara jelas. Begitu juga proyek-proyek penelitian, dan pembangunan sosial.

Melalui broker tadi sudah ada kesepahaman untuk proyek tersebut antara eksekutif dan legislatif. Maka proyek tersebut akan masuk dalam anggaran yang akan direncanakan hingga disahkan. Pada masa-masa pembahasan ini pengusaha yang ditunjuk tadi banyak mengeluarkan uang untuk service anggota legislatif dan eksekutif tadi.  Begitu disahkan, dan kemudian terlaksana tender, maka panitia tender tentu sudah dapat instruksi dari anggota legislatif dan  god father nya untuk menetapkan syarat-syarat yang rumit untuk memuluskan kemenangan pengusaha tadi. Si pengusahapun akan mengikutkan sebanyak-banyaknya perusahaan miliknya, sehingga mengecilkan peluang bagi perusahaan lain. Begitu  proses tender berjalan  sang pengusaha pasti menang  melalui beberapa perusahaannya yang ikut. Misalkan yang lolos kwalifikasi 5 perusahaan, ternyata itu perusahaannya semua.

Kalau kita melihat posisi Nazarudin, sebenarnya dia adalah seorang broker yang mengaktualisasikan diri sebagai pengusaha peserta tender.  Nazaruddin sebagai broker sekaligus bertindak sebagai pengusaha, sebab itu dia punya 50 perusahaan lebih yang berkaitan dengan peluang kemenangan tender.Maka, begitu dia menang proyeknya disub kotrakan, bukan perusahaannya sendiri yang mengerjakan.

Modus lain yang sangat ketara yang cendrung dilakukan anggota legislatif adalah bantuan sosial. Hampir semua anggota legislatif mempunyai proyek bansos itu, bansos ini diperuntukan untuk daerah pemilihan atau organisasi pendukungnya.  Maka tidak heran bila disetipa provinsi dana Bansos ini sangat besar. Proses bansos ini, biasanya dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat yang mengajukan proses bantuan. Bahkan bansos ini juga dilakukan oleh eksekutif  di sekretariat. Setiap nilai bantuan yang diperoleh, 50 % nya untuk anggota legislatif atau eksekutif, yang sampai ke masyarakat hanya sedikit saja.

Nah, kalau mau membongkar mafia anggaran saran saya mulai dari Nazarundin, masuk ke eksekutif, dan pengusaha. Apa mampu penegak hukum kita? Saya berharap mampu.

4 komentar:

Anonim mengatakan...

Tulisannya bagus.. Sepertinya bapak sudah berpengalaman atau berkecimpung di dunia ini.. Hehehe..

Anonim mengatakan...

IDEM,
Namun sangat disangsikan Praktek Mafia Anggaran ini mampu ditangani Penegak Hukum kita,
Karena Kunci dari Permasalahan ini adalah Penegakan Hukum (PolRI, Kejaksaan, Kehakiman).
yang Dewasa ini Oknum2 "Petinggi"nya telah berkembang menjadi "Pengusaha", Bahkan Ikut andil dalam Perencanaan (Aktor Kunci Mafia Anggaran)..

rawa el amady mengatakan...

terima kasih sudah mampir, tulisan ini hasil investigasi saja... saya memang pengusaha tapi saya tidak main proyek di pemerintah, usaha saya hanya menangani swasta saya, mas atau mba anonim

Unknown mengatakan...

Tulisan bagus. Saya ingat dengan tulisan Marry Douglas, antropolog yg membagi posisi "ketaatan hukum dan kelonggaran hukum" dalam organisasi dan "orientasi pada kelompok" dalam organisasi. Hasilnya adalah posisi Hirarkis, Egaliter, Individualis, dan Fatalist.
Tampaknya pak Amady berada di posisi Individualis dan sekali sekali gerak ke Egaliter. Birokrat ada di Hirarkis. DPR berpikir secara Birokratis dan Individualis bukan Egaliter. Penduduk setempat atau LSM sering berada di Evaliter. Sales, broker dan preman ada di posisi Fatalist. Nah ada pengusaha, DPR, dan LSM,ada yg menjadi Fatalist.


my lovely wife