REFORMASI MUI

Rawa El Amady

Saya paling miris melihat MUI (Majlis Ulama Indonesia), oleh  rezim Soeharto  ulama dijadikan organisasi non pemerintahan (NGO), menandingi Muhamadyah, Nahdatul Ulama, Perti, ICMI dan organisasi Islam lainnya. MUI bukan institusi negara yang bertugas sebagai institusi penting bagi agama Islam dalam menghadapi  banyaknya kepentingan umat Islam.  Bagi saya ini menyesatkan karena posisi ulama yang seharus menjadi tokoh rohaniah penting yang sejajar dengan  lembaga negara, tetapi justeru diturunkan menjadi organisasi yang berfungsi untuk membela kepentingan ulama semata. Apalagi jika pengurus MUI didominasi oleh utusan organisasi Islam tertentu, maka MUI menjadi perpanjangan tangan organisasi tersebut.

Saya sangat sedih  karena organisasi-organisiasi Islam, tokoh-tokoh Islam, terutama pengurus MUI sendiri tidak menyadari hal ini. Ulama masih asik saja dengan posisinya sebagai organisasi kepentingan, yang sekelas dengan organisasi Islam lainnya. Reformasi sudah sudah berlajaln 13 tahun, tapi tidak ada langkah konkrit dari para ulama untuk mereformasi posisinya sebagai ulama yang setara dengan umarah.  Harusnya, begitu munculnya reformasi para ulama mengungat keberadaan MUI sebagai organisasi agama dan dinaikan status menjadi lembaga negara.  

Semua menyadari bahwa MUI dibuat dan didirikan oleh rezim Soeharto sebagai perpanjangan tangan kekuasaan otoriter Soeharto untuk memperkuat kekuasaannya. Ulama menjadi alat bagi pemerintah untuk membatasi  ruang rakyat dengan menggunakan ayat-ayat Al Qur’an. Maka pengurus MUI dianggkat dari organisa-organisasi Islam dan pengurus MUI dari pusat sampai ke Kota /Kabupaten. Proses pemilihan ketua MUI dilalui  secara politis, belum sesungguhnya aberdasarkan kefasihan agama Islam.

Memang sejak reformasi, MUI bisa dikatakan tidak lagi mewakili kepentingan rezim. Tetapi pendapat-pendapat yang dikeluarkan MUI sering dipertanyakan oleh beberapa pihak baik itu disalurkan melalaui media massa maupun melalui jejaringan sosail dan pemabahsan di kedai kopi. Kekuatan pendapat dari MUI  kurang menjadi pedoman bagi masyarakat Islam, bahkan oleh negara. Seperti perbedaan pendapat menteri agama dengan MUI tentang perayaan tahun baru.

Menurut saya, tidak ada pilihan bagi ulama  agar mereformasi MUI tersebut dengan membubarkan MUI sekarang lalu meminta negara membentuk lemabaga Ulama yang setara dengan lembaga negara lainnya, sepeti KPK, KY, Mahkamah Konstitusi dan lain sebagainya. Majlis Ulama tidak perlu seperti organisasi, jadi cukup ada satu lembaga saja yang terpusat di ibu kota negara. Kalau anggotanya 7 orang tau 13  maka orang tersebut adalah orang terbaik dinegeri ini yang bisa menjadi panduan bagi masyarakat Islam dalam memandang beragama.

MUI yang sekarang agak naif, karena semua orang yang duduk di organisasi Islam berhak menyandaang status ulama jika menjadi pengurus MUI. Apalagi MUI banyak dari pusat sampai ke kota dan Kabupaten. Padahal untuk menjadi ulama tentulah pengetahuan agamanya sudah cukup dalam tentang Islam, setidaknya dia hafal  Al Qur’an, hafal Hadist saheh dan dapat mengerti secara jernih dan jelas tentang permasalahan agama. Dengan demikian departeman agama tidak perlu lagi melaksanakan sidang setiap  mau puasa dan mau lebaran (sidangnya kayak sidang di DPR) karena fungsi-fungsi tersebut bisa secara jelas dilaksanakan oleh MUI versi baru.

Nah, siapa setuju?

Partai-partai Tanpa Tujuan

Rawa  El Amady

Carut marut partai politik dan tindak korupsi yang dilakukan oleh partai politik  menurut saya berhulu pada kondisi partai politik yang tanpa pijakan perjuangan.  Partai tanpa pijakan  perjuangan menjadi politisi tanpa semangat perjuangan karena memang tidak ada yang diperjuangkan serta  pembeda dengan partai lain. Politisi menjadi pragmatis  hanya untuk memperjuangkan kepentingan sendiri.  Selain itu, rakyat pemilihpun tidak bisa menilai kualitas partai hanya mengacu pada  siapa calon  yang ada di partai.

Saya membayangkan idealisme para politisi akan terangkat secara maksimal jika dasar  pijakan perjuangannya adalah idiologi partai. Para politisi yang memasuk ke suatu partai  karena pilihan idiologi dan cita-cita bersama.  Aktivitas politisi sudah dibatasi  oleh garis-garis idiologi secara tegas.

Jika partai di Indonesia dibangun berdasarkan idiologi maka layaknya partai poltiik di Indonesia ada empat, yaitu pertama, partai berbasis idiologi konbservatif yang seharusnya diwakili oleh nasionalis yang memperjuangakan gagasan negara kesatuan, pancasila dan  sosialisme humanis, Kedua, partai  bebrbasis progresif  yang memperjuangkan demokrasisasi,  liberalisme, pasar bebas  dan Negara federal,  ketiga, partai berbasis nahdatul ulama yaitu yang memperjuangkan konsep Negara dengan dasar-dasar islam dalam pandangan NU. Keempat, partai adalah berbasis islam moderat  yang bisanya diwakili oleh kepentingan muhamadiay,HMI dan masyumi. 

Melihat fenomena  politik terkini, maka kecendrungannya partai berbasis agama semakin menurun dukungan dari masyarakat.  Sementara partai berbasis konservatif dan demokrat progresif akan  secara bergantian mendapat dukungan massa yang banyak.  Indonesia secara perlahan merujuk ke Negara-negara barat seperti Amerika Serikat  dimana partai yang mendapat dukungan hanya partai berbasis konservatif dan democrat progresif saja. 

Redupnya idiologi dalam partai tidak terlepas dari gerakan politik Orde Baru. Orde Baru berperan sangat penting  untuk menjarakan rakyat  pemilih dengan partai politik. Partai politik dialihkan fungsinya , seharusnya menjadi alat perjuangan kepentingan  menjadi alat perpanjangan rezim militer Soeharto. Kursi di DPR dan DPRD dibagi-bagi oleh rezim,  anggota MPR diangkat orang-orang yang mendukung rezim.  Simbil-simbol idiologi dihapus dan digantikan dengan symbol pembangunan.  NU dan Masyumi digabung, partai nasionalis digabung dengan partai agama non Islam.  Akibatnya memang tidak tersedia dasar pijakan perjuangan dari partai tersebut.  Akibat yang paling fatal dari kebijakan Orde Baru adalah partai kehilangan  pijakan perjuangan, basis idiologi partai pudar dan hilang.

Seharusnya reformasi mengembalikan posisi partai secara benar, partai bukan sebagai alat perjuangan individu yang haus kekuasaan. Partai seharusnya menjadi alat perjuangan idiologi untuk merealisasikan idiologi partainya. Bahkan di Amerika Serikat sekalipun masih sangat kental menjadikan idiologi sebagai basis utama perjuangan partai.  Lihatlah akibat dihapusnya idiologi dalam berpartai oleh Orde Baru, setiap orang yang punya uang dan punya cita-cita berkuasa membentuk partai tanpa memperdulikan pijakan kepentingan  yang akan diperjuangkan.  

Keputusan KPU pada 7 Januari  2003 terhadap 10 partai peserta Pemilu 2014  merupakan langkah penting  untuk pengurangan jumlah peserta pemilu.   Semakin kecil jumlah partai  semakin konpetitif  calon legistalif, semakin konfetitip calon legislative diharapkan kualitas calon akan lebih baik.  Saya berharap lima tahun ke depan partai sudah berbasis empat idiologi tadi. Jika partai berdasarkan  empat pijakan perjuangan tersebut, maka warna politik di Indonesia akan lebih berwarna dan dinamika sosial akan lebih dinamis sementara alasan-alasan  politik dangang sapi bisa dengan sendirinya  tergeser secara perlahan.  

Partai politik yang lolos verivikasi Komisi Pemilihan Umum  bisa dikatagorikan sebagai berikut, partai mendekati idiologi konservati, yaitu PDI Perjuangan, Partai Hati Nurani Rakyat,  Partai Demokrat , Partai Golkar,  Partai Gerakan Indonesia Raya. Partai berbasis  demokrat progresif , yaitu Partai Amanat , Partai Nasional Demokrat Nasional.  Partai berbasis  nahdatul ulama, Partai Kebangkitan Bangsa , Partai Persatuan Pembangunan. Keempat,  Partai berbasis  Islam moderat Partai Keadilan Sejahtera. 

Pengelompokan tersebut hanya berdasarkan sejarah partai dan para tokoh-tokoh yang memimpin partai. Sementara secara factual partai-partai tersebut tidak bisa dibedakan secara idiologi,  programnya sama, visi partainya sama.  Bahkan PKS dan PAN yang dahulunya diharapkan  bisa menonjolkan idiologi keislamannya justeru kemudian berbalik  menjadi partai terbuka yang mengaburkan idiologinya.

Politisi perlu idiologi untuk mengunci gerakan politik individunya, jika tidak maka negeri kita dipimpin para penyamun semua.