Rawa El
Amady
Coba saya bayangkan uang sebanyak 4,6 triliun
disebarkan diseluruh desa di Riau tentu seluruh masyarakat desa di Riau yang
berjumlah 3000 desa lebih mendadak menjadi orang kaya baru. Bayangkan masing-masing desa akan mendapat
rata-rata 15 milyar rupiah, tentu sangat mengejutkan,
pasti akan memicu konsumerisme
sesaat.
Terlepasa
dari permasalahan penggunaan uangnnya, yang pasti hutang warga kepada tengkulak
akan lunas. Masyarakat desa bisa memulai hidup baru dengan tanpa hutang. Disinilah titik awal kualitas
masyarakat bisa dikenal dengan baik termasuk berfungsi efektif atau tidak
pemerintahnnya.
Mendengar
anggaran PON Riau sebesar 4,6 triliun rupiah bagi kita masyarakat kecil ini
tentu mengurut dada. Tidak bisa membayangkan uang sebanyak itu, sehingga
anggota DPRD pun gelap
mata, yang menurut issu hanya sekitar 6
orang saja yang tidak tersentuh KPK. Pemerintah berlasan dana sebesar itu
karena banyaknya venus baru dibangun, ada sekitar 16 venus yang benar-benar
baru, sementara 23 venus lainnya harus diperbaiki menyesuaikan dengan standar
harus di penuhi. Dengan alasan itu masuk akal jika sejak tahun 2008 hingga
2012 rata-rata APBD 25% dari sekitar 24 triliun rupiah diperuntukan untuk dana pon.
Secara resmi
memang dana PON mulai dianggarakan tahun
2012 sebesar 2,5 triliun rupiah, 1 triliun untuk dana operasional panitia dan
1,5 trilun untuk membangun venus, kemudian terjadi penmabahan hingga menjadi
4,6 trilun rupiah (perda perubahannya 900 m, 380 M, 730 M, dan 260 M termasuk
APBD perubahan). Tambah lagi dana pusat sebenar 149 milyar rupaih yang belum
turun juga padahal PON tinggal dua minggu lagi. Jadi total dana PON 4,749
triliun rupiah.
Saya
teringat ketika tahun 2005. Ketika itu mengusulkan dana 500 juta rupiah per
desa melalui program pemberdayaan desa (PPD) yang waktu itu diusulkan 10 desa
setiap kabupaten pada tahun pertamanya. Betapa terkejutnya ketika itu, seluruh
anggota DPRD menolak dan hanya memenuhi dua desa setiap kabupatennya. Pada PON
ini malah terbalik, dana sudah besar ditambah lagi ditambah lagi. Menurt saya, misteri pembengkaaan anggaran
ini harus dilihat sebagai sebuah skenario besar untuk menguras uang rakyat, buktinya atelah
menyeret anggota DPRD ke KPK.
Jika
seandainya pelaksanaan PON diselarakan dengan gerakan olah merada di seluruh
Riau, termasuk gerakan ekonomi kreatif tentu harus melihat anggaran besar itu
sebagai suatu hal yang positif. Kenyataannya,
pelaksanaan PON ini tercabut dari akar pembangunan olah raga di Riau dan
pembangunan ekonomi kreatif itu sendiri.
Sudah
rahasia umum kalau Riau banyak menarik atlet berprestasi dari luar Riau untuk
dijadikan atlet Riau (bahkan ada yang bermasalah seperti kasus catur). Begitu
juga ekonomi kreatif yang muncul mengimpor ekonomi kreatif, mulai dari makanan,
cendra mata, baju kaos dan oleh-oleh lainnya dari luar Riau. Pada akhirnya,
Riau hanya jadi ladang perburuan para pejabat, pelaku usaha dan altet. Lalu
uang triliunan itu hanya menyishkan monumen gedung yang besar belum diikuti pembinaan olah raga itu sendiri.
